[Download PDF ]
Hari Tani Nasional 2026
Wujudkan Reforma Agraria Sejati, Daulat Tani untuk Mengakhiri Kemiskinan dan Migrasi Paksa
Beranda Migran – Hari Tani Nasional seharusnya menjadi momentum untuk melihat kembali kondisi nyata yang dihadapi petani Indonesia. Di tengah kekayaan sumber daya agraria yang dimiliki Indonesia, jutaan keluarga tani masih menghadapi persoalan kepemilikan lahan, tingginya biaya produksi, rendahnya pendapatan, konflik agraria, hingga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dari pertanian.
Persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan penguasaan tanah. Tanah merupakan alat produksi utama bagi masyarakat pedesaan. Ketika akses terhadap tanah semakin terbatas, petani kehilangan basis ekonomi untuk mempertahankan kehidupan mereka. Akibatnya, keluarga tani harus berutang, mencari pekerjaan tambahan, menjadi pekerja informal, atau meninggalkan sektor pertanian untuk mencari penghidupan di tempat lain.
Ketiadaan akses rakyat terhadap alat produksi akibat monopoli tanah berkaitan erat dengan kemiskinan, pengangguran, politik upah murah, dan migrasi paksa. Ketika tanah tidak lagi mampu menjadi sumber penghidupan, migrasi menjadi pilihan yang diambil bukan semata-mata karena keinginan untuk mencari pengalaman atau peluang baru, tetapi karena terbatasnya pilihan ekonomi di daerah asal.
Karena itu, persoalan pekerja migran tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan yang muncul setelah seseorang berangkat ke luar negeri. Di balik keputusan untuk bermigrasi, terdapat persoalan struktural di daerah asal. Mulai dari kemiskinan, pengangguran, rendahnya upah, keterbatasan pekerjaan layak, dan hilangnya akses terhadap alat produksi. Jika akar persoalan tersebut tidak diselesaikan, perlindungan terhadap pekerja migran hanya akan bekerja di hilir, sementara faktor yang mendorong migrasi paksa terus diproduksi di hulu.
Dalam konteks tersebut, pengesahan UU Pengaturan Reforma Agraria pada 22 September 2026 seharusnya menjadi titik awal untuk membenahi struktur agraria Indonesia, bukan sekadar menambah instrumen administratif pertanahan. Reforma agraria harus mampu menjawab persoalan siapa yang menguasai tanah, siapa yang memiliki akses terhadap alat produksi, dan apakah petani benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraannya dari tanah yang mereka kelola.
Reforma agraria juga tidak boleh berhenti pada redistribusi tanah. Tanah yang diberikan kepada petani tanpa dukungan terhadap produksi berisiko tidak menyelesaikan kemiskinan. Reforma agraria perlu disertai penataan produksi, teknologi dan sarana pertanian, infrastruktur, pengetahuan, serta penguatan koperasi produksi agar petani memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan terhadap berbagai pihak.
Hal ini menjadi penting karena kritik terhadap UU Pengaturan Reforma Agraria tidak hanya menyangkut soal kepemilikan tanah, tetapi juga orientasi reforma agraria itu sendiri. Jika reforma agraria lebih banyak berhenti pada legalisasi aset, penyelesaian konflik, dan kepastian hukum atas tanah, sementara persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan kesejahteraan petani tidak disentuh secara mendasar, maka tujuan reforma agraria sebagai transformasi sosial-ekonomi pedesaan berisiko tidak tercapai.
Negara juga perlu melihat perlindungan pekerja migran dari perspektif yang lebih luas. Melindungi PMI berarti bukan hanya memastikan hak mereka terpenuhi di negara penempatan, tetapi juga menciptakan kondisi di daerah asal yang memungkinkan masyarakat memperoleh penghidupan yang layak tanpa harus meninggalkan tanah dan keluarganya karena keterpaksaan ekonomi.
Tidak ada perlindungan pekerja migran yang utuh tanpa memperbaiki kondisi yang mendorong migrasi. Tidak ada kedaulatan pangan tanpa kesejahteraan petani. Dan tidak ada reforma agraria yang berarti jika petani tetap miskin dan anak-anak keluarga tani masih terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk mencari penghidupan.
Tanah untuk rakyat. Kerja layak untuk semua. Sejahterakan petani. Lindungi pekerja migran. Hentikan migrasi paksa.
Wujudkan reforma agraria sejati sebagai jalan menuju kedaulatan pangan, kesejahteraan, dan penghidupan yang layak bagi rakyat.
