Hari Buruh Sedunia 2026, Perkuat Pengorganisiran Pekerja Migran Dan Purna-Migran, Lawan Balik Politik Remitansi dan Eksploitasi Global

PERNYATAAN SIKAP BERANDA MIGRAN:
HARI BURUH SEDUNIA 2026, PERKUAT PENGORGANISIRAN PEKERJA MIGRAN DAN PURNA-MIGRAN, LAWAN BALIK POLITIK REMITANSI DAN EKSPLOITASI GLOBAL

Unduh PDF

Hari Buruh Sedunia 2026 menjadi momen untuk menegaskan kembali bahwa perjuangan buruh Indonesia tidak pernah berdiri sendiri, melainkan tumbuh dari pengalaman bersama tentang kerja tanpa kepastian, upah tak manusiawi, dan situasi kerja yang menyiksa. Solidaritas menjadi fondasi yang menyatukan buruh lintas sektor, dari pabrik hingga ruang domestik, dari desa hingga kota, dari dalam negeri hingga ke negeri orang.

Tantangan yang dihadapi buruh Indonesia hari ini semakin kompleks dan berlapis. Secara formal, tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,7-4,8% atau sekitar 7,3 juta orang, tetapi angka ini jelas tidak mencerminkan realita. Di baliknya, terdapat jutaan pekerja yang terjebak dalam pekerjaan tanpa kontrak, kerja paruh waktu, pemagangan, serta sektor informal yang tidak memberikan kepastian pendapatan. Gelombang pemutusan hubungan kerja terus berlangsung, dengan lebih dari 80 ribu kasus PHK sepanjang 2025 yang menandakan rapuhnya struktur kerja yang ada. Sementara itu, inflasi di kisaran 3-4% terus menggerus daya beli, dengan rata-rata upah buruh kurang dari Rp. 3 juta per bulan yang jauh dari cukup untuk memenuhi biaya hidup yang terus meningkat.

Di saat yang sama, kekuatan kolektif buruh juga terus mengalami pelemahan. Tingkat keanggotaan serikat pekerja terus menurun dan kini hanya mencakup sebagian kecil dari total angkatan kerja. Praktik union busting, kontrak kerja tidak tetap, fragmentasi sektor kerja, serta ekspansi ekonomi gig semakin menyulitkan pengorganisasian pekerja. Akibatnya, banyak buruh menghadapi tekanan tanpa perlindungan kolektif yang memadai.

Dalam krisis pekerjaan ini, perempuan menempati posisi yang paling rentan. Perempuan lebih sering terdorong ke sektor-sektor kerja yang tidak terlindungi, seperti kerja domestik dan perawatan, yang kerap tidak diakui sebagai kerja formal. Beban ganda antara kerja produktif dan reproduktif memperdalam ketimpangan yang sudah ada. Ketika kesempatan kerja menyempit, perempuan menjadi kelompok pertama yang terdorong keluar dari sistem kerja formal, sekaligus menjadi yang paling banyak mengisi sektor informal.

Informalisasi kerja berkembang pesat sebagai respons terhadap krisis, tetapi bukan dalam arti pembebasan. Sektor informal kini menampung lebih dari separuh tenaga kerja Indonesia, dengan banyak pekerja tidak memiliki kontrak, jaminan sosial, maupun perlindungan hukum. Ekonomi gig yang sering dipromosikan sebagai fleksibilitas justru memperluas bentuk kerja tanpa kepastian, di mana risiko sepenuhnya dipindahkan dari pemberi kerja kepada pekerja. Dalam kondisi ini, kerja kehilangan esensinya sebagai sumber penghidupan, dan berubah menjadi sekadar mekanisme bertahan hidup dari hari ke hari.

Dalam konteks yang lebih luas, situasi ini tidak dapat dilepaskan dari krisis global yang semakin dalam, ditandai oleh perang, konflik geopolitik, dan ketidakstabilan ekonomi internasional. Invasi Amerika Serikat dan blok imperialis di Venezuela, Iran, dan Asia Barat, serta menguatnya ekspansi Tiongkok di Laut Cina Selatan, menunjukkan eskalasi krisis geopolitik yang kian tajam. Di berbagai belahan dunia, kebangkitan politik kanan-jauh dengan retorika xenofobik, rasis, dan anti-rakyat berjalan beriringan dengan menguatnya militerisme dan otoritarianisme, memperlihatkan bagaimana negara-negara semakin mengandalkan kekuatan koersif untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan politiknya.

Anggaran militer dan perang terus meningkat dengan mengorbankan jaminan sosial dan perlindungan bagi kelas pekerja, sekaligus memperdalam pemajakan dan eksploitasi yang semakin tidak manusiawi. Dalam situasi ini, kelas buruh, termasuk pekerja migran menjadi kelompok yang paling terdampak. Perang dan krisis global tidak hanya menciptakan ketidakpastian, tetapi juga mengganggu rantai ekonomi dan lapangan kerja, mempersempit peluang kerja, dan mendorong migrasi tenaga kerja secara masif dari negara-negara Global Selatan ke pusat-pusat ekonomi global.

Alih-alih mengatasi krisis lapangan pekerjaan melalui penguatan perlindungan pekerja, pemberantasan korupsi, mengakhiri pajak yang mencekik rakyat, membangun industrialisasi nasional serta reforma agraria sejati sebagai solusi atas pengangguran, pemerintah justru menyalurkan tekanan tersebut ke luar negeri. Politik pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) semakin diperkuat dan bahkan diromantisasi. Pembentukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mencerminkan orientasi yang semakin kuat pada pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sebagai solusi atas pengangguran dan krisis ekonomi. Alih-alih memperluas kerja layak di dalam negeri, negara justru memperkuat infrastruktur migrasi tenaga kerja. Program seperti SMK Go Global semakin menegaskan arah ini, di mana pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja global, bukan untuk membangun kemandirian ekonomi lokal.

Di saat yang sama, meningkatnya nasionalisme sempit, rasisme, dan kebijakan imigrasi yang represif di negara tujuan semakin memperburuk kerentanan pekerja migran. Mereka tidak hanya menjadi tenaga kerja murah, tetapi juga sasaran empuk eksploitasi. Dengan demikian, migrasi pekerja tidak hanya diproduksi oleh krisis domestik, tetapi juga merupakan konsekuensi dari tatanan global yang timpang, eksploitatif, dan semakin militeristik.

Dalam kerangka tersebut, rakyat ditempatkan sebagai komoditas yang disiapkan untuk dipekerjakan lintas negara, sementara remitansi dijadikan indikator keberhasilan. Padahal, di balik angka tersebut, tersembunyi kenyataan bahwa banyak orang harus meninggalkan tanah airnya karena tidak tersedianya alternatif kerja yang layak.

Di balik glorifikasi “pahlawan devisa” dan slogan “Pergi Migran, Pulang Juragan” yang menggelikan, jutaan pekerja migran bekerja dalam kondisi yang jauh dari layak. Kekerasan fisik dan seksual, upah murah bahkan tidak dibayar penuh, jam kerja panjang tanpa hari libur, serta kondisi kerja yang tidak manusiawi menjadi realitas sehari-hari, terutama di sektor domestik dan perawatan. PMI juga menghadapi rasisme dan diskriminasi, penahanan dokumen, overcharging, hingga terjebak dalam perdagangan orang dan forced criminal labor (FCL) yang dijalankan oleh sindikat kriminal terorganisir lintas negara.

Rantai eksploitasi ini bahkan sudah dimulai sebelum keberangkatan. Praktik calo perekrutan masih marak, dengan biaya penempatan yang sangat tinggi, memaksa pekerja berutang sejak awal. Skema utang ini menjerat dan melemahkan posisi tawar pekerja di tempat kerja. Berbagai modus penipuan bermunculan, mulai dari pemalsuan dokumen hingga janji kerja fiktif terus terjadi dan sering kali terjadi karena pembiaran, bahkan keterlibatan, oknum aparat dan pejabat yang seharusnya melindungi.

Dalam situasi seperti ini, pekerja migran menjadi subjek dari berbagai bentuk eksploitasi: kerja paksa terselubung, pembatasan kebebasan bergerak, hingga kriminalisasi ketika mereka mencoba melawan. Migrasi, dalam konteks ini, tidak lagi dapat dipahami sebagai pilihan bebas, melainkan sebagai bentuk forced migration yang menjadi konsekuensi dari krisis ketenagakerjaan, informalisasi lapangan pekerjaan, dan ketimpangan ekonomi di dalam negeri.

Meski demikian, di tengah situasi yang menekan, pekerja migran terus menunjukkan daya juang yang luar biasa. Mereka membangun jaringan solidaritas lintas negara, saling berbagi informasi, melindungi satu sama lain, dan terus mengorganisir diri meski menghadapi risiko dan represi. Dengan berbagai cara kreatif, organisasi akar rumput migran mendorong gerakan advokasi dan kampanye yang lebih luas, menunjukkan resiliensi dengan menolak untuk diam serta terus menuntut hak atas kerja yang layak dan kehidupan yang bermartabat.

Pada Hari Buruh Sedunia 2026 ini, Beranda Migran menyatakan posisi tegas kami untuk bersolidaritas dengan seluruh kelas buruh yang berjuang di dalam negeri maupun yang terpaksa bekerja di luar negeri. Kami berdiri bersama para pekerja migran dan seluruh kelas pekerja, menolak kondisi yang memaksa rakyat meninggalkan rumah dan keluarganya demi bertahan hidup. 

Hidup Buruh! Hidup Buruh Migran Indonesia! Hidup Rakyat Indonesia!

Narahubung: 0811-2645-522 — Hotline Beranda Migran

Beranda Migran
Beranda Migran
Articles: 34