BERANDA MIGRAN menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada Kartika dan korban lain yang berani bersuara dan gigih menempuh jalan panjang mencari keadilan atas kasus yang dialami.
Di Hari Perempuan Internasional 2023 ini, BERANDA MIGRAN bergerak bersama perempuan pekerja migran Indonesia, berjuang melawan segala bentuk perbudakan modern yang secara agresif semakin menyengsarakan.
Perempuan Pekerja Migran bangkit melawan eksploitasi, kekerasan, penelantaran, perdagangan manusia dan narkoba serta hukuman mati. Dengan gerakan bersama dari organisasi akar rumput pekerja migran, advokat dan pendukungnya, perempuan pekerja migran gigih berjuang untuk meraih keadilan atas hak pekerjaan, gaji, kondisi kerja, dan perlindungan sosial yang layak dan manusiawi serta hak-hak dasar lainnya.
Perempuan pekerja migran bermigrasi dalam kondisi terpaksa, untuk mempertahankan kehidupan keluarganya, dari harga kebutuhan dasar yang terus melonjak dan tidak terjangkau. Rendahnya harga hasil tani yang tidak sebanding dengan biaya produksinya, lapangan pekerjaan yang sangat sempit di dalam negeri, terutama untuk perempuan dan perempuan berkeluarga, upah rendah, serta ketidakamanan pekerjaan merupakan beberapa faktor yang membuat perempuan pekerja migran tidak mempunyai pilihan lain selain bermigrasi.
Perempuan pekerja migran Indonesia menjadi sangat rentan dan menderita di bawah sistem migrasi yang menindas. Alih-alih menjamin keamanan migrasi pekerja migran Indonesia, sistem migrasi saat ini justru mempraktekan migrasi yang tidak aman, mahal, berbahaya dan tidak menjamin kesejahteraan pekerja migran. Perempuan pekerja migran yang jumlahnya mencapai 61% dari total angkatan tenaga kerja Indonesia, sering kali menjadi sasaran dari jeratan hutang biaya penempatan, sistem upah rendah dan kondisi kerja yang tidak manusiawi.
Negara memberikan mandat proses pemberangkatan, penempatan dan perlindungan PMI kepada agen swasta, P3MI. Sistem migrasi ini memaksa calon PMI harus masuk ke P3MI untuk bisa bekerja ke luar negeri. Ironisnya melalui proses ini, PMI harus merelakan dokumen pribadi seperti KK, KTP, Ijasah, Surat Nikah, dan lainnya ditahan oleh P3MI, paspor dan kontrak kerja ditahan oleh agen atau majikan, hal ini dilakukan untuk memastikan supaya PMI membayar biaya penempatan yang jumlahnya sangat tinggi, yang dibebankan selama 6-12 bulan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan aturan zero cost, praktek overcharging ini masih marak dialami oleh PMI yang akhirnya menyebabkan PMI terjerat dalam jurang hutang berkepanjangan.
Aturan pemerintah terkait migrasi lebih fokus pada percepatan dan pengaturan pengiriman pekerja migran ke luar negeri, namun masih mengesampingkan jaminan perlindungan yang seharusnya disediakan oleh pemerintah. Kekerasan, kondisi kerja yang buruk, perlakuan seperti budak, kerja tanpa gaji dan hari libur yang dialami oleh mayoritas PMI, seperti Erwiana, Kartika Puspitasari dan ribuan pekerja migran lainnya merupakan sebuah cermin sistem migrasi saat ini yang masih gagal dalam menyediakan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.
Komodifikasi pekerja migran membuat pekerja migran menjadi sasaran empuk di pusaran perdagangan manusia dan sindikat narkoba. Sindikat pengedar narkoba mencoba melakukan segala cara untuk melancarkan aksinya dan tidak ragu-ragu mengorbankan hidup pekerja migran. Sama seperti yang terjadi pada Merry Utami (purna PMI) dan Mary Jane (pekerja migran asal Filipina), mereka merupakan korban perdagangan manusia dan narkoba. Namun, sayangnya pemerintah Indonesia telah gagal melihat fakta ini, dan justru menetapkan mereka menjadi pelaku dan menjatuhi hukuman mati.
Perjuangan perempuan pekerja migran tidak berhenti saat mereka kembali ke Indonesia. Purna pekerja migran harus menghadapi sulitnya berintegrasi kembali dengan keluarga dan bertahan hidup di Indonesia.
Perlindungan menjadi fana jika hanya bergantung pada negara. Perempuan pekerja migran terus berjuang dan bergabung membangun organisasi pekerja migran yang mengadvokasi hak-hak pekerja migran dan mengangkat isu-isu, seperti berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk overcharging. Mereka tak henti-hentinya berjuang melawan sistem yang menindas dan eksploitatif sambil membangun solidaritas untuk perubahan sosial yang sejati.
BERANDA MIGRAN bergabung bersama perempuan pekerja migran untuk memperjuangkan kondisi kerja layak, upah layak, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar. Hari Perempuan Internasional adalah waktu yang tepat untuk menuntut keadilan dan meminta pertanggungjawaban atas kelalaian pemerintah dalam menjamin perlindungan PMI.
