‘Hidden Cost of Migration’: Beban Berat Buruh Migran yang Terabaikan

Di tengah narasi negara yang terus mempromosikan pekerja migran sebagai “pahlawan devisa”, atau “Pergi Migran Pulang Juragan”, kenyataan yang dihadapi banyak buruh migran Indonesia justru dipenuhi pengalaman eksploitasi, keterpaksaan, dan ketidakadilan. Untuk mengkritisi narasi tersebut, Beranda Migran bersama Mitra Wacana, Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI), Yasanti, International Migrants Alliance (IMA), serta berbagai komunitas akar rumput dan media warga menggelar rangkaian pemutaran film dokumenter Rumah Ketigaku, diskusi publik, dan bazar UMKM purna migran di Yogyakarta dan Kulon Progo.

Kegiatan yang diselenggarakan selama dua hari, yakni pada 11 April 2026 di Kota Yogyakarta dan 12 April 2026 di Kelurahan Banaran, Kulon Progo, tidak hanya menjadi forum berbagi gagasan. Acara ini juga menjadi ruang bertemunya berbagai pengalaman hidup, tempat mengungkap realitas yang selama ini tersembunyi, sekaligus wadah membangun kesadaran bersama. Peserta yang hadir berasal dari beragam latar belakang, mulai dari pekerja migran, purna migran, buruh sektor informal, perempuan petani, organisasi masyarakat sipil, jaringan media warga, hingga unsur pemerintah. Yang paling penting, forum ini menghadirkan suara kelompok-kelompok yang kerap terpinggirkan dalam narasi resmi negara.

Film Rumah Ketigaku menjadi pintu masuk utama untuk membuka diskusi tersebut. Disutradarai oleh Francis Catedral (Carl), film ini menggambarkan kehidupan pekerja migran Indonesia di Hong Kong dari perspektif yang jarang mendapatkan ruang, yakni perspektif perjuangan dan perlawanan. Alih-alih mengulang cerita sukses yang selama ini dipromosikan oleh negara maupun industri migrasi, film tersebut memperlihatkan tekanan kerja yang berat, keterasingan sosial, perpisahan dengan keluarga, serta berbagai trauma yang membentuk keseharian para pekerja migran.

Carl menjelaskan bahwa proses produksi film dilakukan melalui pendekatan yang mengutamakan kepercayaan dan melibatkan organisasi-organisasi akar rumput. Pendekatan ini dipilih karena banyak pekerja migran hidup dalam situasi yang membuat mereka sulit berbicara secara terbuka. Rasa takut terhadap majikan, agen penyalur, maupun aparat sering kali membuat pengalaman kekerasan dan eksploitasi tersimpan dalam keheningan. Karena itu, film ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya pembungkaman yang berlangsung secara sistematis.

Beranda Migran menilai bahwa realitas yang ditampilkan dalam film tersebut bukanlah kasus-kasus yang berdiri sendiri. Sebaliknya, pengalaman itu mencerminkan kondisi yang dialami banyak buruh migran Indonesia. Di balik kebanggaan negara terhadap besarnya remitansi, terdapat praktik eksploitasi yang berlangsung secara terstruktur dan terus direproduksi oleh sistem. Upah rendah, jam kerja yang panjang, penyitaan dokumen, kekerasan fisik maupun seksual, hingga tidak terpenuhinya kebutuhan dasar menjadi bagian dari kenyataan yang kerap dianggap wajar.

Dalam diskusi yang berlangsung, peserta juga membahas apa yang disebut sebagai hidden cost of migration atau biaya tersembunyi dari migrasi. Biaya tersebut tidak pernah tercatat dalam perhitungan ekonomi negara, tetapi ditanggung langsung oleh para pekerja migran. Mereka kehilangan kedekatan dengan keluarga dan anak, menghadapi tekanan psikologis berkepanjangan, kehilangan ruang privat, serta hidup dalam ancaman kekerasan yang terus membayangi. Dalam banyak kasus, kebijakan negara tujuan seperti kewajiban tinggal bersama majikan justru memperbesar kerentanan karena menghapus batas antara ruang kerja dan ruang kehidupan pribadi.

Namun, memahami persoalan migrasi tidak cukup hanya melihat kondisi di negara tujuan. Beranda Migran menegaskan bahwa migrasi lahir dari kondisi sosial dan ekonomi yang tidak setara, bukan semata-mata pilihan individu. Di daerah asal, banyak warga menghadapi keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat upah, minimnya perlindungan sosial, serta sulitnya mengakses sumber daya ekonomi yang memadai.

Pengalaman buruh gendong di Pasar Beringharjo dan perempuan petani di Kulon Progo menggambarkan situasi tersebut secara nyata. Buruh gendong bekerja tanpa standar upah yang layak dan mengandalkan tenaga fisik untuk memperoleh penghasilan yang sangat terbatas, tanpa perlindungan keselamatan kerja. Di sisi lain, perempuan petani harus berhadapan dengan dampak perubahan iklim, sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi, ketiadaan perlindungan ketika gagal panen, serta tekanan pasar yang tidak berpihak kepada mereka. Dalam kondisi seperti itu, migrasi sering kali bukan merupakan pilihan bebas, melainkan konsekuensi dari situasi yang memaksa.

Kerentanan tersebut kemudian berlanjut ketika para pekerja migran berada di negara tujuan. Sringatin dari Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) Hong Kong menegaskan bahwa berbagai pelanggaran hak terhadap pekerja migran masih berlangsung secara luas. Jam kerja berlebihan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, kekerasan, hingga praktik perdagangan orang menunjukkan bahwa buruh migran kerap diperlakukan sebagai komoditas ekonomi, bukan sebagai manusia yang memiliki hak-hak dasar.

Persoalan itu bahkan tidak berhenti setelah mereka kembali ke Indonesia. Banyak purna migran menghadapi tantangan baru berupa sulitnya memperoleh pekerjaan, terbatasnya akses terhadap jaminan sosial, serta stigma sosial yang menganggap mereka telah berhasil sehingga tidak memiliki alasan untuk mengeluhkan kondisi hidupnya. Ironisnya, negara yang selama ini menyebut mereka sebagai pahlawan devisa justru belum menyediakan sistem dukungan yang memadai untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka setelah pulang.

Dalam forum diskusi di Kulon Progo, sejumlah perwakilan pemerintah seperti Dinas Sosial dan BP3MI DIY memaparkan berbagai program dan kebijakan yang telah dijalankan. Namun, Beranda Migran menilai bahwa respons tersebut masih berfokus pada aspek administratif dan prosedural. Penjelasan mengenai proses perlindungan, verifikasi dokumen, maupun pelatihan belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya, yakni eksploitasi, kekerasan, dan ketimpangan struktural yang dialami pekerja migran.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan akibat sentralisasi kebijakan migrasi di tingkat nasional. Akan tetapi, kondisi ini justru menunjukkan adanya jarak yang cukup lebar antara kompleksitas persoalan yang dihadapi pekerja migran dan kemampuan negara untuk memberikan respons yang efektif. Negara hadir melalui berbagai regulasi, tetapi sering kali tidak hadir dalam bentuk perlindungan yang nyata.

Beranda Migran menegaskan bahwa persoalan migrasi merupakan persoalan struktural yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan yang parsial. Diperlukan perubahan yang lebih mendasar, mulai dari reformasi kebijakan ketenagakerjaan, penguatan sistem perlindungan lintas negara, penyediaan jaminan sosial yang inklusif, hingga pengakuan penuh terhadap pekerja migran sebagai subjek hak. Selama buruh migran masih dipandang terutama sebagai penghasil devisa, praktik eksploitasi akan terus mendapatkan legitimasi.

Meski demikian, kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa harapan masih tetap ada. Di tengah keterbatasan perlindungan negara, solidaritas yang dibangun oleh sesama buruh, komunitas akar rumput, dan organisasi rakyat justru menjadi ruang bertahan yang nyata. Dari Hong Kong hingga Kulon Progo, dari pekerja migran hingga perempuan petani, tumbuh kesadaran bahwa mereka berhadapan dengan persoalan yang sama, yakni sistem yang menempatkan keuntungan ekonomi di atas nilai-nilai kemanusiaan.

Karena itu, Beranda Migran menekankan bahwa perubahan tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan yang lahir dari atas. Penguatan organisasi rakyat, konsolidasi lintas sektor, serta advokasi berbasis komunitas menjadi langkah penting untuk menghadapi ketimpangan struktural yang ada. Perjuangan harus dibangun dari pengalaman nyata masyarakat yang selama ini jarang didengar dan sering kali diabaikan.

Tanpa perubahan struktural yang nyata dan keberpihakan politik yang jelas kepada rakyat, migrasi akan terus menjadi siklus yang melanggengkan ketidakadilan. Rakyat akan terus terdorong meninggalkan ruang hidupnya akibat tekanan ekonomi, lalu menghadapi berbagai bentuk eksploitasi di tempat lain.

Memutus rantai ketidakadilan tersebut bukan hanya tanggung jawab negara. Tugas itu juga menjadi tanggung jawab bersama untuk membangun kekuatan kolektif yang mampu menuntut hak, melawan ketimpangan, dan mendorong perubahan sosial yang lebih adil.

Penulis: Iman Amirullah
Editor: Iman Amirullah

Beranda Migran
Beranda Migran
Articles: 34