PEREMPUAN PEKERJA SEDUNIA, LAWAN BALIK KEBENCIAN, FASISME, DAN IMPERIALISME!
AKHIRI PERANG DAN PENINDASAN, WUJUDKAN KEADILAN DAN PERDAMAIAN!
International Working Women’s Day (IWWD) lahir dari sejarah panjang perjuangan perempuan pekerja melawan eksploitasi. Pada awal abad ke-20, perempuan buruh di berbagai negara bangkit menuntut kondisi kerja yang manusiawi. Mulai dari pengurangan jam kerja, upah yang layak, serta hak politik termasuk hak memilih. Gelombang pemogokan dan aksi massa perempuan buruh terutama di Amerika Serikat dan Eropa mendorong gerakan perempuan sosialis internasional untuk menetapkan satu hari khusus sebagai momentum perjuangan perempuan pekerja. Gagasan ini secara resmi diusulkan oleh Clara Zetkin dalam Konferensi Perempuan Sosialis Internasional tahun 1910. Sejak saat itu, 8 Maret diperingati sebagai hari perjuangan perempuan pekerja yang tidak hanya menuntut kesetaraan, tetapi juga perubahan sosial yang lebih luas bagi kelas pekerja khususnya pekerja perempuan.
8 Maret bukan sekadar perayaan simbolik bagi perempuan. Tanggal ini lahir dari sejarah panjang perjuangan perempuan pekerja yang bangkit menuntut hak-hak dasar, di bawah slogan “Roti dan Perdamaian.” International Working Women’s Day berakar dari perlawanan perempuan kelas pekerja terhadap eksploitasi kapitalisme industri dan penindasan patriarki yang menempatkan tubuh dan tenaga mereka sebagai sumber keuntungan tanpa perlindungan yang adil.
Sejarah ini penting untuk terus dihidupkan kembali. IWWD tidak lahir dari ruang-ruang seremonial, tetapi dari jalanan, pabrik, dan gerakan buruh perempuan yang berani menantang sistem yang menindas mereka. Mereka yang berani mengorganisir diri, melawan balik kekerasan dan penindasan baik dari majikan, suami, pemuka agama, maupun norma-norma sosial yang membatasi kebebasan tubuh perempuan.
Hari ini, lebih dari satu abad kemudian, perjuangan itu belum selesai.
Perempuan masih berada di garis depan kelas pekerja yang memperjuangkan kehidupan yang layak. Di Indonesia, perempuan terutama Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus menghadapi kondisi kerja yang buruk. Mulai dari upah rendah, jam kerja panjang, kerentanan terhadap kekerasan dan eksploitasi, serta lemahnya perlindungan hukum. Banyak perempuan migran bekerja di sektor domestik dan perawatan yang seringkali tidak diakui sebagai kerja formal, sehingga mereka tetap berada dalam posisi rentan dan tidak terlindungi.
Lebih dari itu, penderitaan perempuan pekerja migran tidak berhenti ketika kontrak kerja mereka selesai. Banyak purna pekerja migran yang kembali ke tanah air justru menghadapi realitas yang pahit, tidak adanya jaminan sosial, minimnya akses terhadap pekerjaan yang layak, hutang yang menumpuk akibat biaya migrasi, serta trauma fisik dan psikologis akibat kekerasan yang mereka alami selama bekerja di luar negeri. Tidak sedikit dari mereka yang pulang dalam keadaan sakit, mengalami disabilitas, atau kehilangan sumber penghidupan tanpa dukungan memadai dari negara.
Sebagian perempuan pekerja migran bahkan dipaksa kembali bermigrasi berulang kali demi bertahan hidup. Siklus ini memperlihatkan bagaimana sistem ekonomi yang tidak adil menjadikan tubuh perempuan sebagai komoditas tenaga kerja global, sementara negara gagal menjamin kehidupan yang bermartabat bagi mereka setelah kembali ke tanah air.
Situasi ini menunjukkan bahwa ketidakadilan struktural terhadap perempuan pekerja masih berlangsung. Migrasi tenaga kerja perempuan bukanlah pilihan yang sepenuhnya bebas, melainkan sering kali merupakan konsekuensi dari krisis penghidupan di dalam negeri.
Kedaulatan hidup rakyat Indonesia terus tergerus. Tanah pertanian menyusut, sumber-sumber kehidupan diprivatisasi, harga energi melambung, dan akses terhadap pangan semakin tidak pasti. Di saat yang sama, negara justru menghamburkan uang publik untuk proyek-proyek yang hanya memperkaya segelintir elit dan memperdalam kemiskinan rakyat. Rezim juga dengan senang hati mengucurkan triliunan rupiah dan mengirimkan ratusan serdadu untuk mendukung misi imperialisme melalui “Board of Peace”. Amerika Serikat yang mengklaim diri sebagai juru perdamaian sejatinya adalah kekuatan yang berkali-kali memicu konflik global, dan rezim Prabowo–Gibran justru dengan tangan terbuka merangkul Donald Trump dan proyek imperialisme Amerika Serikat demi kucuran investasi.
Hingga hari ini, angka kemiskinan terus meningkat, dan perempuanlah yang menjadi korban pertama dari kemiskinan tersebut. Ketika negara gagal menjamin pekerjaan yang layak dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyatnya, perempuan menjadi penopang utama kehidupan keluarga. Mereka dipaksa mengorbankan tubuh, tenaga, dan waktu mereka demi memastikan keluarga tetap hidup, termasuk dengan bermigrasi ke negeri orang.
Karena itu, perjuangan pekerja migran perempuan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan yang lebih luas untuk kedaulatan rakyat atas pangan, energi, tanah, dan sumber-sumber kehidupan.
Selain itu, sejarah IWWD juga berakar kuat pada gerakan perempuan yang menentang perang. Perempuan pekerja di berbagai negara pada awal abad ke-20 menyadari bahwa perang hanya memperkuat eksploitasi dan memperdalam penderitaan rakyat. Maka esensi sejati dari IWWD adalah sikap tegas untuk menolak militerisme dan politik imperialisme yang mengorbankan kehidupan manusia demi kepentingan kekuasaan dan ekonomi.
Namun hari ini, di tengah krisis global dan meningkatnya ketegangan geopolitik, pemerintah Indonesia justru semakin terseret dalam orbit konflik dan aliansi militer blok-blok kekuatan besar dunia. Keterlibatan dalam logika perang dan politik blok imperialis hanya akan menjauhkan negara dari mandat utamanya: melindungi rakyat dan memastikan kesejahteraan mereka.
Perempuan pekerja, termasuk pekerja migran, adalah pihak yang paling merasakan dampak dari krisis ekonomi, konflik, dan kebijakan yang mengabaikan kepentingan rakyat. Perjuangan perempuan PMI adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan perempuan Indonesia secara keseluruhan, yaitu perjuangan untuk kehidupan yang adil, setara, dan bebas dari eksploitasi.
Beranda Migran berdiri dalam solidaritas dengan perempuan pekerja di seluruh dunia. Kami percaya bahwa pembebasan perempuan tidak dapat dipisahkan dari pembebasan kelas pekerja dan dari perjuangan melawan sistem ekonomi, politik, dan sosial yang menindas.
Perjuangan perempuan pekerja tidak pernah berhenti. Selama eksploitasi masih ada, selama perempuan masih dipaksa bekerja dalam kondisi tidak adil, selama rakyat belum berdaulat atas kehidupannya sendiri, maka perlawanan akan terus hidup.
Pada International Working Women’s Day 2026 ini, kami dengan tegas menyerukan:
Perempuan Pekerja Sedunia, Lawan Balik Kebencian, Fasisme, dan Imperialisme!
Akhiri Perang dan Penindasan, Wujudkan Keadilan dan Perdamaian!
Hidup perempuan pekerja
Hidup perempuan yang melawan
Perempuan Pekerja Migran Indonesia bersatu, tak bisa dikalahkan
Yogyakarta, 9 Maret 2026
