Membaca Ulang Komitmen Negara: Dari Kemiskinan Ekstrem ke Eksploitasi dan Perdagangan Orang

Senin, 13 Oktober 2025 Beranda Migran bersama Mitra Wacana dan KOPPMI mengadakan diskusi dan workshop bertema Peran Kemiskinan Ekstrim Dan Eksploitasi dalam mendorong TPPO. Diskusi ini juga sekaligus bagian dari rangkaian kegiatan pra-konsolidasi organisasi migran, purna migran, dan pendukung migran di Jawa bagian selatan guna merespon revisi UU PPMI yang digulirkan oleh pemerintah. Diharapkan melalui kegiatan ini peserta dapat merefleksikan akar struktural kemiskinan ekstrem dan eksploitasi yang terus melahirkan kasus perdagangan orang. Kegiatan ini menjadi ruang untuk menakar sejauh mana komitmen negara berjalan dan bagaimana masyarakat sipil dapat memperkuat peran pengawasan serta perlindungan korban

Diskusi dan workshop ini difasilitasi oleh Muazim, ia merupakan Project Manager Pencegahan TPPO Mitra Wacana. Melalui presentasinya Muazim menjabarkan beberapa hal mengenai pembacaan ulang yang perlu dilakukan tentang isu kemiskinan ekstrim dan eksploitasi yang berdampak pada tingkat kehidupan masyarakat Indonesia dan peluang kerja. Menurut Muazim ada beberapa faktor penyebab kemiskinan diantaranya adalah kebijakan ekonomi yang tidak pro-rakyat, ketergantungan ekonomi, kurangnya kesempatan kerja dan rendahnya pendidikan sehingga berakhir pada penurunan kualitas hidup rakyat Indonesia yang tercerminkan dari, tingginya angka kriminalitas dan pengangguran, kesulitan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, serta terjadi ketimpangan sosial dan ketidakstabilan ekonomi.

Masalah kemiskinan ekstrim dan eksploitasi juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus tindak perdagangan orang. Melalui diskusi dan workshop yang dilakukan oleh Beranda Migran dan Mitra Wacana, para peserta yang hadir diajak untuk melakukan refleksi bersama secara berkelompok terhadap beberapa studi kasus yang terjadi yakni; (1) Studi kasus TPPO Spanyol yang menjebak korban dengan tawaran bekerja sebagai kru kapal ikan yang diiming-imingi gaji 3.000 EURO per-bulan di Spanyol. (2) Studi kasus perdagangan anak di Yogyakarta, dimana pelaku berpura-pura menjadi sepasang suami istri, mertua hingga babysitter yang hendak mengadopsi namun setelah mendapatkan bayi, kemudian para pelaku justru menjual bayi tersebut ke orang lain. (3) Studi kasus lima calon pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Wonosobo dengan tujuan penempatan ke Serbia namun dilakukan secara illegal. (4) Studi kasus perdagangan perempuan yang bekerja sebagai seorang pemandu lagu pada sebuah tempat karaoke di Jalan Pasar Kembang (Sarkem), Kota Yogyakarta, DIY.

Peserta melakukan diskusi terhadap materi yang telah dipaparkan

Refleksi dan studi kasus yang dilakukan oleh para peserta workshop bertujuan untuk melihat dan membaca kembali secara kritis, sudah sejauh mana keseriusan dan komitmen negara dalam pencegahan dan penanganan terhadap perdagangan orang sesuai dengan substansi UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang berisi sanksi-sanksi hukuman bagi pelaku TPPO. Selain melihat dan membaca kembali secara kritis, keseriusan dan komitmen negara dalam pencegahan dan penanganan terhadap perdagangan orang, studi kasus yang dilakukan  tersebut menghasilkan beberapa tuntutan dan desakan yang serius kepada negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang telah menjadi korban, sebagaimana yang diamanatkan di dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 melalui beberapa solusi yang ditawarkan, diantaranya adalah memberikan jaminan kerahasiaan identitas korban dan saksi, jaminan mendapatkan pendampingan psikososial dan hukum, dibentuknya ruang pelayanan khusus dan pusat layanan terpadu di kabupaten dan kota, korban memperoleh hak restitusinya, rehabilitasi sosial, medis, pemulangan, dan reintegrasi  sosial serta membentuk rumah perlindungan sosial dan trauma center.

Selain melakukan studi kasus, kegiatan workshop yang dilaksanakan tersebut menjadi ruang tanya jawab untuk para peserta, salah satunya Yuli perwakilan dari KOPPMI yang bertanya mengenai proses advokasi yang dilakukan Mitra Wacana, apakah dalam proses advokasinya Mitra Wacana pernah mendapat ancaman atau tindakan intimidasi dan apakah pernah dalam menangani kasus ternyata korban yang didampingi merupakan seorang pelaku? Selain Yuli ada juga Ririn yang merupakan perwakilan dari Ballata Migran yang membagikan kisahnya dalam mendampingi kasus TPPO di Sulawesi yang kebanyakan korban berangkat bekerja ke Malaysia secara ilegal karena masyarakat disana belum memiliki edukasi dan pengetahuan yang cukup untuk membedakan yang mana proses migrasi yang legal dan mana yang termasuk praktik TPPO. Selain membagikan kisah pendampingannya terhadap korban kasus TPPO, Ririn juga bertanya bagaimana cara terbaik untuk menciptakan tata kelola migrasi yang benar-benar accessible (mudah diakses), sebab menurut dia kenyataannya sampai saat ini kantor keimigrasian justru mempersulit proses pembuatan paspor bagi calon pekerja migran.

Peserta dengan antusias memaparkan hasil diskusi studi kasus per kelompok

Terhadap dua pertanyaan tersebut Muazim selaku fasilitator dan pemateri memberikan beberapa tanggapan bahwa Mitra Wacana pernah memiliki pengalaman ancaman secara langsung dari pelaku ketika mereka berada di bandara, dimana para pelaku pada saat itu membawa senjata api dan mengancam mereka. Selain itu terkait pendampingan kasus, mereka pernah memiliki pengalaman seperti kasus di Kamboja, di mana prosesnya cukup panjang karena pihak yang mereka dampingi ternyata memiliki peran ganda, karena biasanya Migrant Center (MC) menggunakan durasi waktu tertentu untuk memastikan posisi korban dan pelaku dapat diidentifikasi dengan jelas sebelum melanjutkan pendampingan. Selanjutnya Muazim menjelaskan bahwa untuk mengidentifikasi apakah suatu proses migrasi berpotensi mengandung unsur TPPO, perlu dilihat dari beberapa indikator yakni; (1) Apakah ada unsur penipuan, (2) Apakah prosesnya dilakukan secara prosedural atau tidak, (3) Apakah jalurnya legal atau illegal, serta (4) Apakah ada indikasi eksploitasi. Muazim juga menambahkan bahwa sebelum membicarakan aksesibilitas, hal yang paling pertama harus diperbaiki adalah mengenai tata kelola migrasi. Sebab di dalam Undang-Undang Migrasi sebenarnya telah diatur mengenai Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang bertujuan mempermudah proses bagi pekerja migran, namun implementasinya di lapangan masih perlu diperkuat sehingga benar-benar memberikan kemudahan untuk masyarakat.

Di akhir kegiatan diskusi dan workshop bersama tersebut, Muazim selaku fasilitator memberikan kesimpulan sekaligus penutup dari hasil refleksi dan studi kasus setiap kelompok serta pertanyaan yang disampaikan bahwa, sebenarnya penegakan hukum belum berjalan secara optimal dan para penyintas tindak perdagangan orang masih belum mendapatkan rasa keadilan dan pemenuhan hak-haknya sebagaimana yang diamanatkan untuk melakukan pencegahan dan penanganan sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53-56, dimana pencegahan seharusnya dilakukan dengan sedini mungkin di dalam keluarga, masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya pemerintah daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan dan alokasi anggaran, membentuk gugus tugas, melakukan pengkoordinasian, advokasi,  pemantauan, perlindungan (rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi) penegakan hukum,  pelaporan dan evaluasi. Selain itu terdapat harapan serta pesan untuk pemerintah Indonesia yang perlu sesegara mungkin melakukan dan membangun kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral dan membuka akses seluas luasnya bagi peran serta masyarakat, baik yang ditingkat nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku, juga masyarakat sendiri dari berbagai elemen yang ada diharapkan dapat berperan aktif serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.

Ditulis oleh Welem Yeremia Ontrael, ia biasa disapa Wili, dan merupakan volunteer Beranda Migran serta mahasiswa Magister Theologi Indonesia Gospel Institute.

Beranda Migran
Beranda Migran
Articles: 34