Beranda Migran mengecam keras praktik represi, kekerasan, brutalitas dan penggunaan kekuatan aparat berlebihan sebagai respon pemerintah menghadapi aspirasi dan kemarahan rakyat. Perlawanan rakyat merupakan puncak dari kekecewaan dan keputusasaan rakyat yang dipicu oleh kebijakan-kebijakan neoliberal pemerintah Indonesia yang gagal mengatasi krisis ekonomi politik Indonesia yang nyata-nyatanya memperburuk kondisi rakyat Indonesia.
Pendekatan efisiensi anggaran, militerisme hingga manipulasi data pertumbuhan ekonomi diambil guna memperlancar jalur investasi asing untuk menggenjot pembangunan negara. Kebijakan ekonomi dan politik yang diambil Indonesia tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat justru mengarah pada perampasan berbagai hak rakyat. Kebijakan efisiensi menjadi alat baru untuk menghisap rakyat. Pemerintah melakukan pemotongan anggaran, subsidi dan layanan sosial secara ugal-ugalan dengan dalih penghematan anggaran negara di tengah krisis ekonomi dan utang negara yang tinggi. Alih-alih menyediakan jaring pengaman untuk rakyat, pemerintah justru melakukan beragam cara untuk mengeruk setiap sen dari saku rakyat melalui berbagai jenis pajak tinggi di tingkat nasional maupun daerah dan pungutan lainnya. Sementara itu, alokasi anggaran justru diarahkan untuk memperbesar pertahanan dan aparat represif. Proyek Danantara, Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Merah Putih digunakan sebagai cadangan dana dan jaminan investasi, yang jelas lebih berpihak pada elit dan oligarki daripada rakyat banyak.
Di tengah gelombang PHK, runtuhnya pasar kerja, dan harga kebutuhan hidup yang semakin tak terjangkau, rakyat justru dipaksa menonton arogansi elit. Baru-baru ini DPR bahkan menaikkan tunjangan perumahan hingga hampir 10 kali lipat dari upah minimum, sementara lebih dari 150 juta rakyat Indonesia bekerja dengan pendapatan di bawah UMR. Subsidi untuk rakyat dipangkas, sementara dana terus digelontorkan untuk pejabat, militer, dan aparatus represif.
Ketidakpekaan pejabat Indonesia menjadi katalisator kemarahan rakyat yang selama ini hidup dalam krisis. Di saat jutaan orang kehilangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang terus meroket, dan banyak rakyat Indonesia terjerat praktik perdagangan manusia ke Kamboja dan Myanmar, negara justru terus menjadikan rakyat sebagai komoditas dengan mendorong pengiriman pekerja migran untuk menopang keuangan negara. Kemarahan rakyat hari ini adalah puncak dari kekecewaan mendalam terhadap penguasa bukan hanya dalam persoalan ekonomi, tapi juga krisis legitimasi politik yang diperparah oleh arogansi pejabat publik yang menganggap rakyat sekadar beban. Saat guru, buruh, petani, dan mahasiswa terus menuntut hak dasar mereka, para elit politik justru sibuk memperkaya diri dan berlindung di balik barikade aparat bersenjata. Alih-alih melindungi warganya, penguasa sibuk menertawakan penderitaan rakyat. Pernyataan politisi yang menyebut gaji guru sebagai beban negara hanyalah salah satu bukti arogansi mereka.
Krisis-krisis yang terus menumpuk selama bertahun-tahun ini pada akhirnya tidak lagi bisa ditahan. Berbagai kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, kenaikan harga kebutuhan pokok, pemotongan subsidi, keruntuhan pasar tenaga kerja, inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, serta krisis kesehatan dan pendidikan yang diperparah oleh manipulasi data ekonomi dan penyangkalan pemerintah atas realitas yang dialami rakyat menjadi percikan yang membakar kemarahan rakyat. Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam merespons protes rakyat justru berupa arogansi, penertawaan dan pengabaian, serta berbagai tindakan represif. Rakyat yang menyuarakan ketidakadilan melalui berbagai aksi dan demonstrasi, justru direspon dengan intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan.
Aparat penegak hukum yang ada justru berperan sebagai instrumen kekuasaan untuk menakut-nakuti rakyat alih-alih melindungi dan mengayomi rakyat. Penciptaan iklim ketakutan, memunculkan trauma sosial, serta provokasi untuk menciptakan konflik horizontal antar warga. Para demonstran dan aktivis banyak menghadapi penangkapan dan kekerasan brutal. Serangan digital juga digunakan sebagai alat bagi negara untuk menekan gerakan rakyat. Berbagai serangan doxing, penggunaan UU ITE, pembatasan akses internet dan listrik, serta serangan dan provokasi buzzer. Semua bentuk kekerasan yang dibiarkan maupun yang dilakukan secara sengaja oleh negara memperlihatkan bagaimana negara menggunakan teror sebagai alat untuk menjaga kepentingan elit dan menekan setiap perlawanan rakyat melalui konflik horizontal dan iklim ketakutan.
Represifitas negara kembali menjadi wajah dari kekuasaan hari ini. Lebih dari 700 orang ditangkap secara serampangan di berbagai titik, 206 orang dibawa ke Polda Metro Jaya, 195 orang ditangkap di kawasan Cengkareng dekat lampu merah dan hingga kini keberadaannya tidak jelas, 63 orang digelandang ke Polres Kota Depok, 60 orang ditangkap di Kota Bogor terutama di sekitar stasiun, dan 200 orang ditahan di Polres Kabupaten Bogor. Kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang ini jelas meluas ke banyak titik di Indonesia sehingga pencatatan keseluruhan korban secara nasional jelas jauh lebih besar dan sulit diperkirakan maupun didampingi. Aparat juga menyasar jurnalis, dimana sejumlah wartawan yang tengah menjalankan tugas pers menjadi korban kekerasan, seorang jurnalis Kantor Berita Antara dipukuli aparat saat meliput aksi di depan DPR pada 25 Agustus lalu, sementara di Medan, empat jurnalis dihadang, dirampas alat kerjanya, bahkan ada yang mengalami kekerasan fisik. Taktik ini jelas perlu dipandang sebagai upaya polisi sebagai bagian dari pemerintah untuk menutup penyebaran informasi melalui praktek-praktek intimidasi terhadap kerja-kerja jurnalistik.
Rangkaian aksi rakyat dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bagaimana ketidakadilan ini sudah meluas. 25 Agustus 2025, rakyat mengepung DPR RI menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang mencapai hampir Rp100 juta per bulan, diiringi ucapan-ucapan arogan yang melecehkan rakyat. 28 Agustus 2025, aksi buruh dan rakyat menghadapi represi brutal hingga menelan korban jiwa. Dalam menghadapi demonstrasi rakyat pada 28 Agustus, aparat penegak hukum melakukan kekerasan brutal yang bukan hanya menimbulkan korban luka, namun juga menelan korban jiwa. Kematian Affan akibat terlindas kendaraan taktis Brimob menunjukkan secara gamblang logika kekerasan negara yang selama ini ditunjukan dengan malu-malu. Bukan hanya Affan; hingga saat ini tercatat sembilan korban meninggal akibat kekerasan selama demonstrasi. 29 Agustus 2025, unjuk rasa meluas ke Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Makassar, sementara aparat makin brutal dengan penangkapan massal. 30 Agustus 2025, rakyat kembali turun di Jakarta, mengepung Mako Brimob, DPR, dan Polda di berbagai titik api, menunjukkan bahwa gelombang kemarahan ini tidak bisa lagi ditutupi.
Inilah wajah negara hari ini, mengalihkan anggaran untuk menjaga kepentingan elit, lalu menggunakan kekerasan terhadap rakyat yang menuntut kehidupan layak. Kekerasan negara ini bukan fenomena baru, ia adalah kelanjutan dari sejarah panjang fasisme dan impunitas aparat di Indonesia. Dari masa ke masa, negara menjadikan tubuh rakyat sebagai sasaran peluru, gas, dan kendaraan taktis demi mempertahankan status quo. Lebih ironis lagi, pemerintah berusaha menutup-nutupi fakta kekerasan ini dengan melarang pemberitaan aksi, berdalih menjaga “kondusifitas”. Yang justru terjadi adalah pembungkaman demokrasi, pengaburan kebenaran, dan legalisasi kekerasan oleh aparat.
Pernyataan pemerintah dalam menghadapi situasi ini sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan. Janji evaluasi aparat hanya basa-basi, sementara akar persoalan berupa pajak yang mencekik, pemangkasan subsidi, dan alokasi anggaran timpang tidak disentuh. Retorika yang menyalahkan rakyat dan menuding intervensi asing justru memperkeruh suasana, memperbesar ketidakpercayaan, dan menegaskan bahwa negara lebih memilih melayani elit politik, investor asing, dan oligarki ketimbang rakyatnya sendiri.
Kami mengirimkan duka cita yang mendalam kepada keluarga Affan Kurniawan (Jakarta), Sari Nawati (Makassar), Saiful Akbar (Makassar), M. Akbar Basri (Makassar), Rusma Diansaah (Makassar), Sumari (Solo), Rheza Sendy Pratama (Yogyakarta), Andika Lutfi Falah (Jakarta), Iko Juliarto Junior (Semarang), Septinus Sesa (Manokwari), dan seluruh korban represi brutal negara lainnya. Namun kami menolak untuk hanya berhenti di belasungkawa. Affan dan para korban lainnya adalah simbol dari ketidakadilan struktural di negeri ini, korban dari negara yang lebih memilih melayani elit politik, investor asing, dan oligarki ketimbang rakyatnya sendiri.
Beranda Migran menegaskan bahwa perjuangan migran tidak bisa dipisahkan dari perjuangan rakyat di tanah air. Kami berdiri bersama buruh, mahasiswa, petani, nelayan, dan seluruh rakyat Indonesia yang hari ini melawan ketidakadilan dan kekerasan negara.
Beranda Migran menyerukan kepada negara untuk menghentikan represi dan praktek kekerasan brutal terhadap rakyat, bebaskan seluruh tahanan aksi, tegakkan akuntabilitas atas pembunuhan Affan Kurniawan dan korban lainnya, serta benahi sistem ekonomi-politik yang mengakibatkan krisis dan kemiskinan rakyat. Tidak ada demokrasi sejati bila rakyat terus dibungkam dengan gas air mata, borgol, dan kendaraan tempur.
Selama negara terus menghisap rakyat dan melayani elit, selama itu pula rakyat akan terus melawan.
Beranda Migran
1 September 2025
