Site icon Beranda Migran

Statement Beranda Migran: Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81

[Download PDF ]

Pidato Kenegaraan Peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada Jumat, 14 Agustus 2026, dipenuhi gegap gempita pidato mengenai kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, penegakan hukum, hingga pemerataan pembangunan dalam semangat “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Dalam nyaris dua jam pidatonya, Presiden Prabowo hanya sekali menyebut Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sayangnya, penyebutan tersebut justru memperlihatkan bagaimana pemerintah memandang hajat hidup PMI. Bukan sebagai persoalan pelindungan dan pemenuhan hak, melainkan sebagai bagian dari solusi instan atas persoalan ketenagakerjaan nasional.

Alih-alih memandang persoalan PMI sebagai masalah akibat dari ketimpangan struktural, terbatasnya lapangan pekerjaan layak, rendahnya upah, dan lemahnya perlindungan pekerja di dalam negeri, pemerintah justru membingkainya sebagai persoalan keterampilan, daya saing tenaga kerja, dan kebutuhan pasar kerja internasional. Penguatan keterampilan dan penyesuaian kurikulum, termasuk kemampuan bahasa agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di pasar global, kembali ditekankan sebagai bagian dari solusi. 

Padahal, migrasi tenaga kerja tidak lahir dalam ruang hampa. Ia tumbuh dari terbatasnya pilihan ekonomi di dalam negeri—dari pengangguran, informalitas, upah yang tidak memadai, hingga lemahnya jaminan sosial. Ketika negara gagal memperluas pilihan hidup yang layak, migrasi kemudian diperlakukan sebagai solusi; ketika pekerja menghadapi kerentanan, mereka justru dituntut untuk semakin kompetitif. Kami mempertanyakan kembali untuk siapakah seluruh narasi kemerdekaan ini, jika rakyat justru harus menjadi lebih “siap” untuk pergi daripada negara menjadi lebih mampu menjamin mereka untuk tetap hidup layak di tanah airnya sendiri?

Ketika negara berbicara tentang kemakmuran, jutaan rakyat Indonesia justru harus meninggalkan tanah air untuk mencari penghidupan yang layak. Tingginya angka pengangguran, dominasi pekerjaan informal, rendahnya kualitas pendidikan, serta lemahnya daya tawar pekerja menunjukkan bahwa kesempatan untuk hidup layak di dalam negeri masih terbatas. Dalam kondisi demikian, migrasi menjadi bukan sepenuhnya pilihan bebas, melainkan jalan keluar terakhir ketika pilihan ekonomi di dalam negeri semakin menyempit.

Kerentanan itu nyata dalam pengalaman pendampingan Beranda Migran. Sepanjang 2022 hingga Juli 2026, Beranda Migran telah mendampingi puluhan kasus overcharging, dengan pola pembebanan biaya penempatan berlebihan dan pemotongan gaji yang menjerat pekerja sejak sebelum keberangkatan. Puluhan pekerja juga mengalami penahanan berbagai dokumen penting, baik oleh pihak penempatan maupun ketika telah berada di negara tujuan. Pada saat yang sama, Beranda Migran mendampingi puluhan anak muda yang menjadi korban perdagangan orang melalui berbagai modus, termasuk program magang Ferienjob dan jebakan industri scam di Myanmar dan Kamboja.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa ketika migrasi didorong oleh keterbatasan pilihan ekonomi, kerentanan pekerja dapat dengan mudah dimanfaatkan menjadi ruang eksploitasi. Jika negara berbicara tentang kedaulatan, bagaimana dengan pekerja yang kehilangan kendali atas dokumen dan mobilitas dirinya? Jika negara berbicara tentang keadilan, bagaimana dengan pekerja yang harus menanggung biaya penempatan yang berlebihan untuk mendapatkan pekerjaan? Dan jika negara berbicara tentang kemakmuran, mengapa sebagian warga harus mempertaruhkan keselamatan dan martabatnya untuk memperoleh penghidupan yang layak?

PMI tidak boleh hanya hadir dalam narasi negara ketika dihitung sebagai sumber devisa untuk pertumbuhan ekonomi. Mereka adalah warga negara dan pekerja yang berhak atas pekerjaan layak, perlindungan, keselamatan, dan kehidupan bermartabat. Kemerdekaan tidak cukup berarti negara berdaulat atas wilayahnya; kemerdekaan harus berarti rakyat berdaulat atas hidupnya sendiri.

Karena itu, pada usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kami menuntut agar pemerintah berhenti memandang migrasi semata sebagai instrumen ekonomi dan mulai memastikan setiap warga memiliki pilihan untuk hidup layak di dalam negeri yang diwujudkan dalam pemenuhan dan pelindungan hak PMI baik saat di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah harus hadir dalam menjamin bahwa setiap PMI berangkat tanpa jerat utang dan biaya penempatan yang eksploitatif, bekerja dalam kondisi yang aman dan bermartabat, memperoleh akses terhadap keadilan ketika haknya dilanggar, serta mendapatkan jaminan sosial dan dukungan ketika kembali ke Indonesia.

Sebab Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah Indonesia yang tidak hanya menghitung berapa banyak pekerja dikirim dan berapa banyak remitansi diterima, tetapi memastikan setiap pekerja, termasuk PMI dapat hidup aman, bermartabat, dan terlindungi.

Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun.

Narahubung: 08112645522

Exit mobile version