Site icon Beranda Migran

Rembug Migran: Kami Bukan Sekadar Angka

Dokumentasi oleh Beranda Migran

Beranda Migran — Peringatan Hari Migran Internasional 2025 di Yogyakarta menjadi momentum bagi pekerja migran, purna pekerja migran, penyintas perdagangan orang, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil untuk secara terbuka menyampaikan kerangka persoalan yang terus membayangi kehidupan mereka. Pada bulan lalu (21/12/2025), kegiatan Rembug Migran: Kami Bukan Sekadar Angka dengan tema Desak Negara Memenuhi Pelindungan serta Hak Pekerja Migran dan Purna Migran berlangsung di sebuah rumah makan sederhana di Banguntapan, Bantul. Forum yang diinisasi oleh Beranda Migran, Mitra Wacana, dan Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI) ini bukan sekedar peringatan simbolis, melainkan sebuah kesempatan bagi para purna migran, penyintas TPPO, serta organisasi pendamping untuk mengevaluasi kondisi nyata penerapan regulasi di lapangan yang menurut mereka belum mencerminkan perlindungan komprehensif dari negara terhadap warga negaranya yang bekerja di luar negeri. 

Dalam kesempatan itu, Direktur Beranda Migran, Hanindya Cristy, menyampaikan kritik  terhadap model ekspor tenaga kerja yang selama ini dijalankan pemerintah. Program yang dirancang untuk memperbanyak pekerja yang dikirim ke luar negeri, katanya, lebih berfokus pada peningkatan devisa negara ketimbang memastikan hak-hak pekerja migran benar-benar terpenuhi dari mulai persiapan keberangkatan hingga masa purna kerja di tanah air.

Direktur Beranda Migran, Hanindya Cristy, dalam Rembug Migran: Desak Negara Memenuhi Pelindungan serta Hak Pekerja Migran dan Purna Migran. Dokumentasi oleh Beranda Migran

 “Model ini cenderung memperlakukan pekerja migran sebagai komoditas atau mesin penghasil uang, bukan sebagai individu yang memiliki hak atas perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan,” ujarnya saat menyampaikan paparan.

Sorotan terhadap perlindungan pekerja migran muncul dari beberapa pengalaman pribadi peserta forum. Seorang mantan pekerja migran dengan inisial ‘I’ menceritakan pengalamannya bersama rekan-rekannya yang berhasil keluar dari perusahaan yang mempekerjakan mereka dalam industri penipuan daring (scam) di Kamboja. Ketika mereka pergi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk mencari bantuan, proses administrasi dan prosedur yang panjang justru membuat mereka harus menanggung biaya hidup sendiri selama menunggu, sementara mereka masih menghadapi ancaman dari jaringan kriminal yang memburu mereka karena masuk dalam daftar hitam.

Poster-poster tuntutan selama Rembug Migran. Dokumentasi oleh Beranda Migran

Kisah lain datang dari seorang pekerja migran perempuan asal Yogyakarta yang direkrut lewat jalur “non-prosedural”. Ia mengungkapkan bahwa ketika berupaya mendapatkan pemulangan, perwakilan negara di luar negeri menyatakan tidak dapat memfasilitasi kepulangannya karena status keberangkatannya tidak resmi. 

“Saya tidak punya uang untuk pulang, dan harus mengandalkan keluarga untuk biaya tiket,” ungkapnya kepada media lokal setelah kembali ke Indonesia.

Setelah tiba di tanah air, ia mendapatkan dukungan layanan rehabilitasi dari dinas sosial setempat, tetapi proses penanganan hukum terhadap kasus yang dialaminya nyaris tidak berjalan karena lokasi kejadian berada di luar yurisdiksi Indonesia. 

Para peserta forum serta organisasi masyarakat sipil yang hadir menilai cerita-cerita seperti ini menggambarkan persoalan yang lebih sistemik. Pekerja migran domestik maupun internasional kerap mengalami risiko berlapis seperti eksploitasi kerja, tekanan psikologis, hingga ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terlebih mereka yang masuk ke luar negeri melalui jalur “non-prosedural” maupun jalur informal. Risiko tersebut semakin nyata dirasakan ketika aturan dan mekanisme perlindungan yang ada hingga kini belum kunjung mengalami pembaruan sehingga kurang mampu menjawab dan mengakomodir dinamika realita di lapangan secara efektif.

Perlindungan hukum sebenarnya telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang mensyaratkan negara melakukan pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban perdagangan orang maupun pekerja migran. Namun narasumber kegiatan menilai bahwa pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pekerja migran yang menghadapi tantangan nyata di luar negeri serta sepulangnya ke tanah air. 

Manajer Program TPPO Mitra Wacana, Muazim dalam dalam Rembug Migran: Desak Negara Memenuhi Pelindungan serta Hak Pekerja Migran dan Purna Migran. Dokumentasi oleh Beranda Migran

Selain desakan pada perlindungan hukum yang lebih kuat, para pekerja migran dan pendampingnya juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap kontrak kerja, hak pekerja, serta risiko migrasi sebelum keberangkatan. Muazim dari Mitra Wacana misalnya, menggarisbawahi bahwa pekerja migran sering kali kurang disiapkan dengan informasi yang memadai, sehingga mereka lebih rentan menghadapi praktik buruk yang dimulai dari proses perekrutan itu sendiri. 

Diskusi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pekerja migran tidak hanya terbatas pada pembicaraan aspek ekonomi atau tenaga kerja, tetapi juga menyangkut persoalan hak asasi, perlindungan sosial, serta akses terhadap keadilan. Purna migran dan penyintas TPPO serta organisasi pendamping yang hadir di forum menemukan sebuah benang merah yang bermuara pada tuntutan bahwa negara perlu hadir lebih nyata dan terstruktur dalam memberikan perlindungan, dimulai dari perbaikan kebijakan, mekanisme pendampingan hukum yang lebih cepat, hingga koordinasi antarinstansi yang lebih efektif. 

Sebagai penutup, Rembug Migran: Desak Negara Memenuhi Perlindungan serta Hak Pekerja Migran dan Purna Migran di Yogyakarta menjadi salah satu refleksi dari realitas pekerja migran Indonesia pada 2025 menggambarkan ketidakselarasan antara kebijakan dan pengalaman nyata di lapangan, serta menegaskan bahwa upaya perlindungan pekerja migran dan purna migran perlu diperkuat dari berbagai sisi agar hak-hak mereka dapat terjamin secara penuh.

Penyunting: Bianca Aurelia 
Penulis: Iman Amirullah

Exit mobile version