Site icon Beranda Migran

Beranda Migran Berpartisipasi Dalam Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration (GCM) 

Bangkok, Thailand – Beranda Migran hadir dalam pertemuan kedua Asia-Pacific Regional Review of Implementation of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) yang diselenggarakan oleh Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) dan Regional UN Network on Migration for Asia and the Pacific. Pertemuan ini berlangsung pada 4-6 Februari 2025 di Bangkok, Thailand, dengan tujuan untuk meninjau kemajuan implementasi 23 tujuan GCM di kawasan Asia-Pasifik sejak pertemuan pertama pada tahun 2021.

Apa itu GCM Review?

Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) adalah kesepakatan internasional yang disahkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi A/RES/73/195. GCM bertujuan untuk mengelola migrasi secara lebih aman dan tertib melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia. Sebagai bagian dari implementasi GCM, dilakukan tinjauan berkala oleh negara-negara anggota untuk menilai kemajuan, tantangan, dan peluang dalam pelaksanaannya. Review ini bersifat regional dan diadakan setiap empat tahun sekali, melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.

GCM Review membahas berbagai aspek implementasi GCM, termasuk integrasi tujuan GCM dalam kebijakan migrasi nasional, tantangan dalam pelaksanaan kebijakan, serta peluang kerja sama regional dan global. Dalam sesi review, negara-negara dan organisasi yang terlibat berbagi pengalaman, mengidentifikasi kesenjangan dalam perlindungan pekerja migran, dan merumuskan rekomendasi untuk peningkatan tata kelola migrasi.

Selain bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan implementasi 23 tujuan GCM di kawasan Asia-Pasifik sejak tinjauan pertama tahun 2021, terdapat fokus utama lainya dalam pertemuan ini antara lain:

Meningkatnya Ancaman TPPO terhadap Pekerja Migran Indonesia

Pada sesi intervensi, Hanindha Kristy, Direktur Beranda Migran, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait meningkatnya kasus perdagangan orang (TPPO) dan penipuan siber yang menargetkan pekerja migran Indonesia, khususnya di Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Ia menegaskan bahwa banyak generasi muda Indonesia yang terjebak dalam sindikat kriminal transnasional akibat kondisi ekonomi yang sulit, pengangguran, dan kemiskinan, dan kerentanan di dalam negeri. 

Hanindha menyoroti realitas yang dihadapi oleh generasi muda Indonesia yang terpaksa mencari pekerjaan di luar negeri sebagai satu-satunya solusi untuk bertahan hidup. Namun, keputusasaan ini justru membuat mereka rentan terhadap skema perekrutan ilegal oleh sindikat kriminal. Banyak dari mereka yang diperlakukan seperti budak, dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, dan bahkan disekap. 

Selain itu, ia juga mengkritik lemahnya sistem pencegahan dan perlindungan dari pemerintah, baik dalam hal pencegahan perekrutan ilegal maupun dalam memberikan bantuan penyelamatan dan pemulangan bagi korban. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada korban dalam menangani kasus-kasus TPPO. 

Beranda Migran menyerukan agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret, termasuk menyediakan hotline atau platform tanggap darurat bagi laporan dari pekerja migran dan keluarga mereka, memastikan pendekatan yang berpusat pada korban dalam penanganan kasus TPPO, menyelamatkan dan memulangkan pekerja migran yang terjebak dalam sindikat kriminal, serta mendorong perbaikan ekonomi domestik untuk menciptakan lapangan kerja yang layak di dalam negeri.

Hasil dari pertemuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi International Migration Review Forum (IMRF) 2026. Beranda Migran berkomitmen untuk terus mengadvokasi perlindungan yang komprehensif dan inklusif bagi seluruh pekerja migran Indonesia (PMI), serta mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani kasus-kasus TPPO dan penipuan siber.

Exit mobile version