
Beranda Migran mengecam keras tindakan militer Israel yang menyerbu dan mencegat armada misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 pada Senin, 18 Mei 2026, dalam pelayaran menuju Gaza, Palestina. Penyerbuan yang dilakukan di perairan internasional tersebut jelas-jelas merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Dalam insiden tersebut, sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari jurnalis dan pekerja kemanusiaan ikut ditahan dan dibawa paksa oleh militer Israel. Mereka merupakan bagian dari misi sipil internasional yang membawa bantuan kemanusiaan dan solidaritas bagi warga Gaza yang hingga kini masih menghadapi agresi dan blokade berkepanjangan.
Jurnalis dan pekerja kemanusiaan bukan kombatan. Mereka dilindungi oleh hukum internasional dan tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman militer. Penyerbuan terhadap kapal sipil pembawa bantuan kemanusiaan merupakan tindakan sewenang-wenang yang melanggar prinsip kebebasan navigasi sipil, hak atas bantuan kemanusiaan, serta perlindungan terhadap pekerja media dan relawan sipil dalam wilayah konflik.
Tindakan Israel juga bertentangan dengan berbagai instrumen hukum internasional, di antaranya Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) terkait hak memperoleh dan menyebarkan informasi, Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 mengenai perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1738 Tahun 2006 dan 2222 Tahun 2015 yang menegaskan perlindungan terhadap jurnalis di wilayah konflik. Selain itu, pencegatan kapal sipil di perairan internasional dan penahanan awak kemanusiaan tanpa dasar hukum yang sah juga bertentangan dengan prinsip-prinsip United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) mengenai kebebasan pelayaran sipil di laut internasional.
Beranda Migran juga mengecam tindakan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang mengunggah video di mana dirinya mengejek para aktivis yang berlutut dengan tangan terikat di belakang punggung mereka. Dalam video tersebut juga tampak tindakan pemukulan, makian, serta perlakuan yang mempermalukan para sandera dan tahanan sipil secara terbuka melalui narasi intimidatif dan tindakan yang merendahkan martabat manusia.
Praktik penghinaan publik terhadap tahanan sipil, termasuk pekerja kemanusiaan dan jurnalis, merupakan bentuk perlakuan tidak manusiawi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM internasional dan Konvensi Jenewa. Segala bentuk penyiksaan, intimidasi, penghinaan publik, dan perlakuan merendahkan terhadap tahanan sipil tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.
Kami menilai respons pemerintah Indonesia sejauh ini sangat tidak memadai. Pernyataan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dalam sebuah konferensi pers yang menyatakan bahwa kasus ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan, melainkan sekadar “penangkapan” dan “intersepsi”, justru menyederhanakan persoalan dan menunjukkan minimnya keberpihakan terhadap keselamatan WNI. Pernyataan tersebut juga mengaburkan fakta bahwa para awak misi kemanusiaan ditahan secara paksa dalam operasi militer dan diperlakukan secara tidak manusiawi di wilayah internasional, lantas semakin melanggengkan impunitas Israel sebagai pelaku pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia yang telah terjadi berulang -ulang kali tanpa konsekuensi.
Pemerintah Indonesia seharusnya tidak berhenti pada pendekatan diplomatik normatif dan administratif semata. Persoalan ini menyangkut nyawa WNI yang tengah menjalankan misi kemanusiaan, menyangkut komitmen konstitusional Indonesia terhadap dunia yang damai dan bebas dari penjajahan, serta menyangkut tegaknya hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan universal.
Beranda Migran mendesak Pemerintah Indonesia untuk:
- Mengambil langkah diplomatik dan politik yang tegas guna memastikan keselamatan dan pembebasan seluruh WNI yang ditahan militer Israel;
- Mengecam secara terbuka tindakan Israel sebagai pelanggaran hukum internasional dan pelanggaran HAM;
- Menggalang tekanan internasional melalui forum bilateral maupun multilateral agar Israel menghentikan kriminalisasi terhadap jurnalis dan pekerja kemanusiaan;
- Memberikan pendampingan maksimal kepada keluarga para WNI dan memastikan akses informasi yang transparan terkait kondisi mereka;
- Mendorong investigasi internasional independen atas penyerbuan kapal misi kemanusiaan tersebut;
- Mendesak akuntabilitas global terhadap negara Zionis Israel guna mengakhiri praktik impunitas atas berbagai pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia yang terus berulang tanpa konsekuensi.
Kami juga menyerukan solidaritas masyarakat sipil, organisasi HAM, organisasi pers, komunitas kemanusiaan, dan seluruh rakyat Indonesia untuk terus mengawal keselamatan para awak misi serta mendukung perjuangan rakyat Palestina melawan penjajahan dan kekerasan negara.
Solidaritas kemanusiaan tidak boleh dikriminalisasi!
Beranda Migran
2026
***
Beranda Migran merupakan organisasi masyarakat sipil yang dibentuk pada 2022 dengan visi untuk mewujudkan sebuah gerakan yang kuat dari para pekerja migran Indonesia, purna migran, dan anggota keluarganya, yang secara aktif membela hak-hak dasar mereka, membangun koordinasi lintas negara, dan memajukan solidaritas dengan gerakan rakyat di Indonesia.
Melalui kerja-kerja riset, advokasi, kampanye, dan pendampingan kasus, kami berkomitmen untuk mendukung pemberdayaan, pengorganisiran, dan pengembangan gerakan pekerja migran Indonesia, purna migran, dan anggota keluarganya untuk membela dan memperjuangkan hak-hak dasar mereka.
Narahubung: 08112645522
