Site icon Beranda Migran

Beranda Migran Gelar Diskusi Publik, Soroti Cengkeraman Imperialisme Bank Dunia dan IMF terhadap Pekerja Migran

Kamis, 1 Oktober 2026 – Pada tanggal 12-18 Oktober mendatang,  International Monetary Fund (IMF) – World Bank akan menggelar Annual Meeting di Bangkok atas dalih ‘diskusi’ mengenai  agenda stabilitas ekonomi, keuangan, pembiayaan pembangunan, investasi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan lainnya.

Agenda-agenda ini, terlepas dari penggunaan bahasa dan pembawaan yang dikemas sedemikian rupa sehingga terdengar seolah pro-pembangunan, wajib dikaji kembali secara kritis mengingat IMF merupakan aktor utama di balik ketergantungan berbagai negara di Asia terhadap utang dan bantuan finansial selama dan pasca krisis finansial Asia 1997. Dalam konteks nasional, masih terbayang pula di ingatan kita bagaimana pada masa Orde Baru, intervensi IMF menjadi alasan di balik UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) yang membuka gerbang bagi rezim ekstraktivisme yang konsisten mencaplok lahan dan merenggut penghidupan masyarakat lokal.

Berangkat dari dasar itulah, Beranda Migran menilai bahwa edukasi untuk memahami mekanisme kerja IMF-World Bank, diikuti dengan bagaimana kemudian kebijakan yang mereka hasilkan dapat memengaruhi kehidupan rakyat dalam lingkup nasional dan global, menjadi penting untuk dilakukan sebagai langkah awal perlawanan terhadap kejahatan ekonomi IMF-World Bank.

Dalam kegiatan diskusi publik bertajuk IMF-World Bank dan Dampaknya Terhadap Penghidupan Rakyat Indonesia yang dilaksanakan di tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober lalu, Beranda Migran mengajak masyarakat umum untuk mengupas habis analisa dan narasi dalam konteks global dan historis atas perlawanan terhadap IMF-World Bank, memahami keterkaitan antara kebijakan nasional dengan skema global yang didiktekan oleh IMF-World Bank, serta diakhiri dengan memahami perpotongan dan relasi antara sistem migrasi dengan wacana finansialisasi IMF-WB.

Hari pertama diskusi publik diisi dengan pemaparan materi berjudul “Memahami World Bank dan IMF sebagai Kaki Tangan Imperialisme” yang dibawakan oleh Eni Lestari. Dalam pemaparannya, Eni terlebih dahulu menarik titik fokus pada transformasi kapitalisme menjadi imperialisme sebagai awal dari krisis kapitalisme global  yang membawa dunia pada kelahiran struktur ekonomi global yang baru. Dari titik ini, Eni kemudian membahas kemunculan IMF dan World Bank sebagai instrumen penguasaan modal atas negara-negara di dunia ketiga melalui pendiktean kebijakan lokal yang mengharuskan adanya penghematan anggaran ekstrem, kenaikan pajak, deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi sektor publik sebagai prasyarat Structural Adjustment Program (SAP) yang kontroversial, sebelum kemudian berubah menjadi Poverty Reduction Strategu Paper (PRSP) dengan esensi yang kurang lebih serupa, yakni memangkas subsidi sistematis dan mempertahankan ketergantungan utang.

Masih dalam pemaparan yang sama, Eni turut menguak salah satu wujud nyata dari upaya penetrasi modal asing dan pengerukan yang dilakukan IMF-World Bank berupa intervensi pada masa Orde Baru (1966-1967) yang berbuah pada UU PMA, komersialisasi terhadap layanan publik, kemunculan proyek-proyek baru yang tidak pro-rakyat, serta pengalihan fungsi lahan secara besar-besaran untuk menjadi kawasan industri. Dari pemaparan diskusi hari pertama  ini, Beranda Migran dan masyarakat sipil  menarik konklusi bahwa untuk menghadapi dampak eksploitasi dan ancaman krisis/perang di masa mendatang yang timbul sebagai konsekuensi dari intervensi IMF-World Bank, dibutuhkan konsolidasi, pengorganisasian, serta pemahaman kritis di tingkat lokal dan nasional.

Di hari kedua, diskusi dilanjutkan dengan berbekal pada materi yang telah dipaparkan pada hari pertama, di mana tema kali ini dispesifikasi pada konteks kebijakan migrasi sebagai dampak dari kebijakan ekonomi IMF-World Bank. Masih dipandu oleh Eni Lestari, pemaparan diawali dengan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan kapitalisme dan kelindannya terhadap monopoli global dan neoliberalisme. Sebagai konsekuensi dari neoliberalisme, di negara berkembang muncul apa yang disebut sebagai cadangan tenaga kerja (reserve  army of labor) lantaran masifnya impor membuat produksi dalam negeri dialihkan untuk kepentingan laba monopoli internasional. Keberadaan cadangan tenaga kerja inilah, ujar Eni, yang kemudian memicu migrasi paksa. 

Migrasi paksa yang sejatinya merupakan bukti keserakahan neoliberalisme kemudian malah dikomodifikasi kembali oleh instrumen dari neoliberalisme itu sendiri (re: lembaga keuangan dunia) melalui persoalan terkait arus remitansi pekerja migran. Untuk membuktikan argumentasi ini, Eni menyoroti beberapa jejak komodifikasi berupa kemunculan kompetisi antarperusahaan fintech yang berlomba-lomba menarik profit dan menggeser metode tradisional melalui penyediaan layanan pengiriman uang digital, upaya monopoli terhadap arus remitansi yang dilakukan oleh lembaga keuangan dunia dan Bank Sentral di Swiss, penggunaan aliran dana remitansi sebagai “dana publik” dalam pensubsidian proyek pembangunan, serta timbulnya pergeseran fokus Bank Dunia dari status imigrasi pekerja menjadi jumlah transaksi dan penerima uang di negara asal pekerja.

Berkaitan dengan ini, permasalahan komodifikasi migran dibahas lebih lanjut dalam bentuk kritik terhadap kebijakan dan agenda lembaga internasional, utamanya pada forum internasional seperti Global Forum on Remittances, Investment, and Development (GFRID) yang diusung oleh IFAD/PBB untuk ‘memaksimalkan dampak pembangunan dari remitansi migran’. Eni menilai  bahwa GFRID telah mengabaikan akar migrasi paksa (kemiskinan, perang, krisis iklim) dan aspek HAM. Alih-alih mengadvokasi migran melalui partisipasi bermakna, GFRID hanya memandang migran sebagai sebatas alat pembangunan neoliberal (murah dan komoditas sumber daya keuangan) nir-agensi tanpa melibatkan mereka secara substantif dalam negosiasi kebijakan.

Mengakhiri diskusi hari kedua sekaligus menutup acara IMF-World Bank dan Dampaknya Terhadap Penghidupan Rakyat Indonesia, Beranda Migran dan masyarakat sipil kembali melakukan refleksi dan penarikan konklusi bersama atas diskusi yang telah dilakukan. Setelah mengetahui berbagai informasi tersebut, lantas apa tindakan selanjutnya yang harus diambil? Apa saja yang  harus dijadikan sebagai respon dan sikap mumpuni dari gerakan? 

Ada setidaknya dua respon dan sikap gerakan yang dinilai perlu untuk dilakukan. Pertama, pekerja migran dan organisasi lokal perlu membangun perlawanan kolektif dan bersatu dengan sektor pekerja/petani di tanah air maupun di negara penempatan. Kedua, perlu untuk mendorong transparansi, menuntut kenaikan upah, jaminan perlindungan HAM, hak berorganisasi, serta menolak sistem kapitalisme-monopoli yang eksploitatif.

Beranda Migran secara tegas menolak intervensi dan pendiktean kebijakan nasional eksploitatif yang diprakarsai oleh IMF-World Bank. Bagi Beranda Migran, pekerja migran dan keluarganya berhak atas kehidupan yang layak dan aman dalam seluruh siklus migrasi.  Secara kolektif, diskusi bermuara pada pengambilan tiga sikap konkrit berupa:

  1. Perlunya konsolidasi penentangan IMF-WB;
  2. Maksimalisasi penggunaan kanal sosial untuk melakukan kolaborasi dan edukasi mengenai mengapa penentangan IMF perlu untuk dilakukan dan apa kaitannya dengan migrasi; serta
  3. Membuka ruang-ruang diskursus mengenai IMF-World Bank.

Bebaskan pekerja migran dari cengkeraman imperialisme Bank Dunia – Dana Moneter Internasional!

Exit mobile version